LDII Bantul Dukung Efisiensi Anggaran, Tekankan Pentingnya Pelayanan Publik Tetap Optimal

BANTUL – Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat mulai direspons oleh pemerintah daerah, termasuk di Bantul. Langkah ini diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi pemerintah dalam melayani masyarakat. Sejumlah tokoh legislatif dan organisasi masyarakat menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir, menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan alasan untuk menurunnya kualitas layanan publik. “Meski anggaran dikurangi, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah tetap harus menjalankan tugasnya secara optimal,” ujarnya usai pertemuan dengan unsur organisasi masyarakat di Parangkusumo.

Dukungan terhadap langkah efisiensi juga datang dari DPD LDII Kabupaten Bantul. Ketua DPD LDII Bantul, Nanang Dwi Antoro, menyebut efisiensi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menggunakan anggaran secara lebih efektif dan tepat sasaran. “Kebijakan ini bertujuan untuk memprioritaskan program-program pembangunan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.

Nanang menambahkan, sebagai warga negara, LDII siap mendukung kebijakan efisiensi sejauh itu membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Ia berharap realokasi anggaran hasil efisiensi dapat memperkuat sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami berharap hasil efisiensi ini benar-benar digunakan untuk hal-hal prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” katanya.

Contoh nyata dari efisiensi ini terlihat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang semula memiliki anggaran sekitar Rp2 miliar, harus menyesuaikan dengan pemotongan sekitar Rp700 juta. Sejumlah agenda kenegaraan, seperti upacara peringatan, dialihkan ke OPD masing-masing, kecuali perayaan HUT RI dan Hari Jadi Bantul yang tetap dikelola Kesbangpol.

Efisiensi anggaran juga dilakukan di tingkat nasional. Salah satunya pada Badan Intelijen Negara (BIN) yang anggarannya dipangkas dari Rp37 triliun menjadi Rp5 triliun. Meski demikian, operasional lembaga tetap berjalan, dengan penyesuaian program agar tetap selaras dengan kebijakan efisiensi nasional.

LDII menilai sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan kelancaran program pelayanan publik. “Efisiensi penting, tapi jangan sampai mengorbankan layanan dasar. LDII siap berkolaborasi untuk memastikan masyarakat tetap menerima manfaat dari setiap kebijakan pemerintah,” pungkas Nanang.

Oleh: Laundry Chemical (contributor) / Fachrizal Wicaksono (editor)

Kunjungi berbagai website LDII

DPP, DPP, Bangkalan, Tanaroja, Gunung Kidul, Kotabaru, Bali, DIY, Jakpus, Jaksel, Jateng, Kudus, Semarang, Aceh, Babel, Balikpapan, Bandung, Banten, Banyuwangi, Batam, Batam, Bekasi, Bengkulu, Bontang, Cianjur, Clincing, Depok, Garut, Jabar, Jakarta, Jakbar, Jakut, Jambi, Jatim, Jayapura, Jember, Jepara, BEkasi, Blitar, Bogor, Cirebon, Kalbar, Kalsel, Kaltara, Kalteng, Karawang, Kediri, Kendari, Kepri, ogor, Bogor, Kutim, Lamongan, Lampung, Lamtim, Kaltim, Madiun, Magelang, Majaelngka, Maluku, Malut, Nabire, NTB, NTT, Pamekasan, Papua, Pabar, Pateng, Pemalang, Purbalingga, Purwokerto, Riau, Sampang, Sampit, Sidoarjo, Sukoharjo, Sulbar, Sulsel, Sultra, Sumbar, Sumsel, Sumut, Tanaban, Tangsel, Tanjung Jabung Barat, Tegal, Tulung Agung, Wonogiri, Minhaj, Nuansa, Sako SPN, Sleman, Tulang Bawang, Wali Barokah, Zoyazaneta, Sulteng