Singgih Tri Sulistiyono Ditunjuk Jadi Penasihat Menbud, Sejarah Maritim Ditekankan sebagai Identitas Bangsa
Jakarta (28/1). Menteri Kebudayaan Fadli Zon menunjuk Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Singgih Tri Sulistiyono sebagai Penasihat Menteri Bidang Pelestarian Sejarah dan Pengembangan Budaya Kemaritiman. Penunjukan tersebut diumumkan bersama sejumlah akademisi lintas disiplin dalam agenda yang digelar di Jakarta, Senin (19/1).
Prof. Singgih yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menegaskan bahwa peran penasihat menteri tidak sekadar bersifat administratif, melainkan strategis dalam merawat sejarah sebagai memori kolektif bangsa. Menurutnya, sejarah harus dihadirkan sebagai ruang hidup yang mampu menumbuhkan kesadaran bersama serta menjadi rujukan etis dalam merespons berbagai tantangan kebangsaan, termasuk maraknya hoaks dan narasi sepihak yang berpotensi memecah persatuan.
Ia menyoroti bahwa salah paham terhadap sejarah justru lebih berbahaya dibanding sekadar lupa sejarah. Oleh karena itu, Singgih mendorong penguatan literasi sejarah yang kritis, kontekstual, dan berimbang. “Sejarah perlu dipahami secara utuh agar tidak dipelintir untuk kepentingan sempit atau dimanfaatkan untuk memprovokasi kebencian. Dengan pendekatan yang tepat, sejarah justru menjadi perekat, bukan sumber perpecahan,” ujarnya.
Dalam aspek pelestarian, Singgih menekankan bahwa tantangan utama bukan hanya menyimpan arsip atau merawat situs bersejarah, melainkan menghidupkan kembali peninggalan tersebut agar bermakna bagi generasi muda. Ia mendorong transformasi warisan budaya dari sekadar artefak masa lalu menjadi pengalaman yang relevan melalui pendidikan, narasi yang kuat, serta pemanfaatan medium digital.
Ia juga menegaskan perlunya pergeseran pendekatan dalam pewarisan budaya. Generasi muda, menurutnya, tidak cukup diposisikan sebagai penonton atau konsumen pengetahuan sejarah. “Anak muda harus dilibatkan sebagai penafsir, pencerita, dan penggerak kebudayaan. Ketika mereka merasa memiliki sejarahnya, warisan budaya akan benar-benar hidup,” tambahnya.
Dalam konteks budaya kemaritiman, Singgih memandangnya sebagai inti identitas keindonesiaan. Pengalaman panjang Indonesia sebagai bangsa pelaut membentuk karakter keterbukaan, ketangguhan, serta kemampuan bernegosiasi dengan dunia. Ia mendorong agar budaya maritim tidak berhenti sebagai tema simbolik, tetapi menjadi fondasi etik dan inspirasi dalam membangun negara maritim yang berwibawa, sadar jati diri, dan berorientasi masa depan.
Menanggapi penunjukan tersebut, Ketua DPW LDII Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Atus Syahbudin menyampaikan apresiasi dan harapannya agar perspektif sejarah maritim semakin menguat dalam kebijakan kebudayaan nasional. “Penunjukan Prof. Singgih menunjukkan bahwa negara memberi ruang besar bagi pendekatan akademik dan sejarah dalam membangun karakter bangsa. Nilai-nilai kebangsaan yang berakar pada sejarah maritim sangat relevan untuk menumbuhkan semangat persatuan, kemandirian, dan gotong royong,” ungkapnya.
Penetapan Singgih menandai keseriusan pemerintah dalam memperkuat kebijakan kebudayaan yang berakar pada sejarah dan tradisi maritim sebagai bagian penting dari jati diri bangsa. Di tengah derasnya arus disrupsi informasi dan perubahan sosial, sejarah dan budaya maritim dipandang sebagai fondasi strategis untuk menjaga kohesi nasional sekaligus memperkuat identitas kebangsaan.
Oleh: Andhika Widiasto (contributor) / Nisa Ulkhairiyah (editor)
Kunjungi berbagai website LDII
DPP, DPP, Bangkalan, Tanaroja, Gunung Kidul, Kotabaru, Bali, DIY, Jakpus, Jaksel, Jateng, Kudus, Semarang, Aceh, Babel, Balikpapan, Bandung, Banten, Banyuwangi, Batam, Batam, Bekasi, Bengkulu, Bontang, Cianjur, Clincing, Depok, Garut, Jabar, Jakarta, Jakbar, Jakut, Jambi, Jatim, Jayapura, Jember, Jepara, BEkasi, Blitar, Bogor, Cirebon, Kalbar, Kalsel, Kaltara, Kalteng, Karawang, Kediri, Kendari, Kepri, ogor, Bogor, Kutim, Lamongan, Lampung, Lamtim, Kaltim, Madiun, Magelang, Majaelngka, Maluku, Malut, Nabire, NTB, NTT, Pamekasan, Papua, Pabar, Pateng, Pemalang, Purbalingga, Purwokerto, Riau, Sampang, Sampit, Sidoarjo, Sukoharjo, Sulbar, Sulsel, Sultra, Sumbar, Sumsel, Sumut, Tanaban, Tangsel, Tanjung Jabung Barat, Tegal, Tulung Agung, Wonogiri, Minhaj, Nuansa, Sako SPN, Sleman, Tulang Bawang, Wali Barokah, Zoyazaneta, Sulteng, Kota Kediri
