Hari Pers Nasional, LDII Dorong Sinergi Pers dan Masyarakat Bangun Iklim Informasi Sehat

Jakarta (11/2). Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII), Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi sebagai pilar yang menjaga suara dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pers dituntut tetap independen serta tidak terseret kepentingan politik praktis maupun menjadi alat pembingkaian kekuasaan tertentu.

Penegasan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari. Pada HPN 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, Chriswanto menilai pers yang sehat adalah pers yang mampu menyuarakan nilai moral dan nurani masyarakat sesuai kondisi riil di lapangan.

Ia mengingatkan bahwa ketika pers kehilangan independensinya akibat tekanan kepentingan politik atau ekonomi, maka perannya sebagai penjaga demokrasi akan melemah. “Jika pers sudah terkontaminasi kepentingan politik, apalagi digunakan untuk menekan rakyat, maka itu bukan pers yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan pers sebagai alat propaganda kekuasaan akan merusak fungsi pers sebagai pilar demokrasi. Ia menegaskan, pers seharusnya menyajikan informasi yang valid, berimbang, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Pers harus membawa nilai-nilai nurani masyarakat, bukan sekadar framing atau kepentingan tertentu. Informasi yang disampaikan harus jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada otoritas,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Chriswanto juga menjelaskan peran LDII sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis dakwah Islam dalam mendukung kemajuan pers. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan merupakan representasi riil masyarakat karena bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan.

“Ormas adalah pembawa aspirasi masyarakat. Karena itu, Ormas juga harus bebas dari kepentingan kekuasaan dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, organisasi kemasyarakatan memiliki posisi penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ormas berperan menyampaikan informasi dari bawah ke atas, sekaligus meneruskan kebijakan dari atas kepada masyarakat melalui komunikasi yang sehat dan berimbang, termasuk melalui pers.

“Ormas harus lebih membawa kepada kepentingan masyarakat. Karena sebetulnya, yang lebih tahu tentang permasalahan yang ada di bawah, itu justru adalah ormas,” ujarnya.

Chriswanto juga menyoroti tantangan berat yang dihadapi pers saat ini dengan kehadiran media sosial, baik dari sisi bisnis media, kecepatan arus informasi, maupun tekanan opini warganet. Meski media massa telah berkembang menjadi komunikasi dua arah, namun dalam praktiknya masih kalah cepat dan kalah bising dibandingkan media sosial.

“Sehingga ada anekdot, no viral no justice,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Daerah Istimewa Yogyakarta, Atus Syahbudin, menekankan pentingnya sinergi antara pers dan masyarakat dalam membangun iklim informasi yang sehat. Menurutnya, pers yang independen dan berintegritas akan membantu masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan mencerahkan.

“LDII DIY memandang pers sebagai mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers yang profesional, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik akan memperkuat demokrasi sekaligus menjaga persatuan,” pungkasnya.

 

 

 

Oleh: Andhika Widiasto (contributor) / Riska Sabilah (editor)

Kunjungi berbagai website LDII

DPP, DPP, Bangkalan, Tanaroja, Gunung Kidul, Kotabaru, Bali, DIY, Jakpus, Jaksel, Jateng, Kudus, Semarang, Aceh, Babel, Balikpapan, Bandung, Banten, Banyuwangi, Batam, Batam, Bekasi, Bengkulu, Bontang, Cianjur, Clincing, Depok, Garut, Jabar, Jakarta, Jakbar, Jakut, Jambi, Jatim, Jayapura, Jember, Jepara, BEkasi, Blitar, Bogor, Cirebon, Kalbar, Kalsel, Kaltara, Kalteng, Karawang, Kediri, Kendari, Kepri, ogor, Bogor, Kutim, Lamongan, Lampung, Lamtim, Kaltim, Madiun, Magelang, Majaelngka, Maluku, Malut, Nabire, NTB, NTT, Pamekasan, Papua, Pabar, Pateng, Pemalang, Purbalingga, Purwokerto, Riau, Sampang, Sampit, Sidoarjo, Sukoharjo, Sulbar, Sulsel, Sultra, Sumbar, Sumsel, Sumut, Tanaban, Tangsel, Tanjung Jabung Barat, Tegal, Tulung Agung, Wonogiri, Minhaj, Nuansa, Sako SPN, Sleman, Tulang Bawang, Wali Barokah, Zoyazaneta, Sulteng, Kota Kediri