LDII Gunungkidul Dukung Literasi Publik Pengelolaan Keuangan Haji

Sleman (31/12). Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Gunungkidul menghadiri kegiatan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji yang diselenggarakan pada Rabu (17/12). Kegiatan tersebut berlangsung di Botani Resto n Garden, Sidomoyo, Gamping, Kabupaten Sleman.

Salah satu narasumber Ilham dari Komite Audit BPKH, menjelaskan bahwa tingginya biaya ibadah haji disebabkan oleh besarnya skala penyelenggaraan. Menurutnya, ibadah haji merupakan ibadah massal terbesar di dunia yang melibatkan jutaan jemaah dari berbagai negara dalam waktu dan tempat yang bersamaan. “Ibadah haji adalah ibadah massal terbesar di dunia. Gambaran sederhananya seperti arus mudik Lebaran di Indonesia, namun dalam skala internasional,” jelas Ilham.

Ia menambahkan, biaya yang dibayarkan jemaah haji tidak sepenuhnya menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan. Kehadiran BPKH memungkinkan adanya subsidi melalui pengelolaan dana haji yang dilakukan secara amanah, profesional, dan sesuai prinsip syariah. “Dengan pengelolaan dana oleh BPKH, jemaah tidak menanggung biaya secara penuh. Dana tersebut dikelola secara profesional dan sesuai syariah untuk memberikan manfaat optimal bagi jemaah,” imbuhnya.

Narasumber lainnya, Anggota DPR RI sekaligus Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan haji. Menurutnya, Komisi VIII DPR RI memiliki fungsi pengawasan agar dana haji dikelola secara bertanggung jawab dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat. “Pengelolaan keuangan haji merupakan amanah umat, sehingga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. DPR RI melalui Komisi VIII terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap BPKH dan Kementerian Agama,” ujarnya.

Diseminasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mengenai tata kelola keuangan haji yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta unsur legislatif yang membidangi urusan keagamaan. Kehadiran Pengurus Harian DPD LDII Kabupaten Gunungkidul dalam kegiatan ini menunjukkan upaya LDII dalam meningkatkan literasi publik terkait pengelolaan keuangan haji. Melalui kegiatan diseminasi tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami mekanisme pembiayaan haji serta peran lembaga negara dalam menjamin keberlangsungan dan kebermanfaatan ibadah haji bagi umat Islam.

Oleh: Zaini Firdaus (contributor) / Nisa Ulkhairiyah (editor)

Kunjungi berbagai website LDII

DPP, DPP, Bangkalan, Tanaroja, Gunung Kidul, Kotabaru, Bali, DIY, Jakpus, Jaksel, Jateng, Kudus, Semarang, Aceh, Babel, Balikpapan, Bandung, Banten, Banyuwangi, Batam, Batam, Bekasi, Bengkulu, Bontang, Cianjur, Clincing, Depok, Garut, Jabar, Jakarta, Jakbar, Jakut, Jambi, Jatim, Jayapura, Jember, Jepara, BEkasi, Blitar, Bogor, Cirebon, Kalbar, Kalsel, Kaltara, Kalteng, Karawang, Kediri, Kendari, Kepri, ogor, Bogor, Kutim, Lamongan, Lampung, Lamtim, Kaltim, Madiun, Magelang, Majaelngka, Maluku, Malut, Nabire, NTB, NTT, Pamekasan, Papua, Pabar, Pateng, Pemalang, Purbalingga, Purwokerto, Riau, Sampang, Sampit, Sidoarjo, Sukoharjo, Sulbar, Sulsel, Sultra, Sumbar, Sumsel, Sumut, Tanaban, Tangsel, Tanjung Jabung Barat, Tegal, Tulung Agung, Wonogiri, Minhaj, Nuansa, Sako SPN, Sleman, Tulang Bawang, Wali Barokah, Zoyazaneta, Sulteng